Perbedaan Pendapat Ulama Terkait Status Bitcoin dan Aset Kripto Murni (Unbacked)

Evolusi instrumen transaksi dalam perekonomian global telah memasuki babak baru yang radikal dengan hadirnya teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology) dan aset kripto. Di antara ribuan varian aset digital yang beredar di pasar finansial dunia, Bitcoin menempati posisi paling unik sekaligus paling problematik dalam kajian hukum Islam (fikih muamalah). Keunikannya terletak pada ketiadaan aset fisik penopang (unbacked crypto asset), sifatnya yang terdesentralisasi tanpa otoritas penerbit sentral (decentralized network), dan mekanisme konsensus berbasis kriptografi murni. Bagi para ilmuwan dan sarjana syariah yang terhimpun dalam forum-forum ilmiah seperti Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI), fenomena ini menuntut ketajaman metodologis dalam proses verifikasi fakta hukum (tahqiq al-manath) sebelum suatu ketetapan hukum dijatuhkan.

Perdebatan mengenai Bitcoin bukan sekadar polarisasi antara label “halal” dan “haram”, melainkan pergulatan epistemologis mendalam mengenai definisi harta (mal), fungsi uang (tsamaniyyah), hak prerogatif penguasa dalam pencetakan mata uang (sikkah sultaniyyah), serta batas-batas toleransi risiko komersial versus ketidakpastian terlarang (gharar fahisy). Tulisan ini membedah spektrum dialektika fikih tersebut secara komprehensif, memperhadapkan argumentasi kubu otoritas fatwa resmi dunia Islam yang melarang dengan pandangan para fukaha kontemporer yang membolehkan, serta merumuskan implikasinya terhadap tata kelola keuangan syariah masa depan.

1. Kompleksitas Ontologis dan Urgensi Tahqiq al-Manath

Dalam tradisi ushul fikih, keabsahan sebuah fatwa sangat bergantung pada kebenaran gambaran realitas persoalan (tasawwur al-mas’alah). Kaidah ushuliyyah yang masyhur menegaskan bahwa penetapan hukum atas sesuatu merupakan cabang dari cara memandangnya (al-hukmu ‘ala al-syai’ far’un ‘an tashawwurihi). Dalam konteks aset kripto murni seperti Bitcoin, para ulama dihadapkan pada entitas digital yang tidak memiliki wujud fisik (in’idam al-wujud al-maddi), tidak diterbitkan oleh negara, dan nilainya berfluktuasi secara bebas berdasarkan penawaran dan permintaan pasar global.

Kajian dalam Simposium Fikih Internasional yang diselenggarakan oleh Akademi Fikih Islam Internasional (Majma’ al-Fiqh al-Islami ad-Duwali) di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, bekerja sama dengan Departemen Urusan Islam dan Aktivitas Amal Dubai (IACAD), secara khusus menyoroti pentingnya membedakan antara istilah “uang digital bank sentral” (Central Bank Digital Currencies / CBDC) dengan “aset kripto terdesentralisasi” (cryptocurrency). Sebagaimana dipaparkan oleh Dr. Ahmad Hilal Al-Syeikh dalam simposium tersebut, percampuran istilah di kalangan peneliti acap kali mengaburkan substansi fatwa. Bitcoin diciptakan melalui proses penambangan (mining) berdasarkan protokol komputasi matematis (proof-of-work), di mana insentif koin diberikan kepada validator jaringan yang berhasil memecahkan algoritma verifikasi transaksi.

Dari sudut pandang ontologi hukum Islam, pertanyaan mendasar yang muncul terbagi menjadi tiga tingkatan klasifikasi:

  1. Apakah Bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai harta yang bernilai (mal mutaqawwam) menurut syariat?
  2. Apakah ia berkedudukan sebagai komoditas digital (sil’ah i’tibariyyah) yang sah diperjualbelikan?
  3. Ataukah ia telah mencapai derajat uang mutlak (naqd kamil) yang memiliki daya pengukur nilai dan pelunas utang (tsamaniyyah)?

Perbedaan dalam menjawab ketiga pertanyaan ontologis inilah yang menjadi hulu dari pecahnya pandangan fukaha dunia Islam ke dalam dua kutub utama.

2. Doktrin Kedaulatan Moneter dan Proteksi Publik: Konstruksi Hujah Kubu yang Melarang

Kubu pertama diwakili oleh lembaga-lembaga fatwa resmi negara dan dewan riset keagamaan terkemuka, seperti Dar al-Ifta Mesir melalui fatwa resmi Syekh Dr. Shawqi Allam, Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf Uni Emirat Arab (Awqaf UAE) melalui Fatwa Nomor 89043, Presidensi Urusan Keagamaan Turki (Diyanet), Dar al-Ifta Palestina, serta didukung oleh pandangan personal tokoh fukaha seperti Dr. Ali Muhyiddin Al-Quradaghi dan Dr. Ali Gomaa. Pendekatan kubu ini berpijak pada prinsip siyasah syar’iyyah (politik hukum Islam), proteksi stabilitas ekonomi publik, dan penerapan kaidah penutupan pintu bahaya (sadd adz-dzara’i’).

Hak Mutlak Penguasa dalam Pencetakan Uang (Sikkah Sultaniyyah)

Landasan terkuat yang dibangun oleh kubu ini adalah bahwa penerbitan mata uang merupakan hak eksklusif otoritas negara (waliyul amri). Dr. Ali Muhyiddin Al-Quradaghi menegaskan bahwa dalam sejarah peradaban Islam, pencetakan uang (dharb an-nuqud) selalu berada di bawah pengawasan ketat penguasa guna mencegah kekacauan moneter (fasad an-nuqud) dan melindungi hak-hak masyarakat.

Kubu ini menyandarkan argumennya pada teks-teks klasik dari para imam mazhab:

  • Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah karya Abu Ya’la menyatakan bahwa tidak layak bagi siapa pun mencetak dirham kecuali di percetakan resmi negara (dar al-dharb) dengan izin penguasa, karena jika masyarakat diberi kebebasan tanpa kontrol, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan (rakibu al-‘azha’im).
  • Imam Al-Nawawi dalam kitab Rawdhat al-Thalibin menegaskan makruhnya pencetakan uang oleh rakyat biasa meskipun menggunakan logam mulia murni, karena urusan tersebut merupakan wewenang imam dan membuka celah kecurangan.
  • Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya meriwayatkan kaidah ketaatan kepada penguasa dalam tujuh perkara mendasar, yang pertama di antaranya adalah pencetakan dirham dan dinar serta penetapan takaran dan timbangan.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, penerbitan Bitcoin yang beroperasi di luar yurisdiksi bank sentral dinilai sebagai pembangkangan terhadap fungsi kedaulatan negara (al-iftiyat ‘ala wulat al-umur).

Ketidakpastian Ekstrem (Gharar Fahisy) dan Spekulasi Judi (Qimar)

Dalam fatwa Dar al-Ifta Mesir, Syekh Shawqi Allam menjelaskan bahwa transaksi Bitcoin diwarnai oleh ketidaktahuan (jahalah) dan ketidakpastian yang parah (gharar fahisy). Identitas perancang awalnya yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto tidak diketahui secara pasti, tidak ada pihak penjamin (dhamin) yang bertanggung jawab atas kegagalan sistem, dan tidak ada cadangan aset riil (unbacked) yang menopang nilainya.

Fluktuasi harganya yang dapat anjlok puluhan persen dalam hitungan jam dinilai mencabut karakteristik utama uang sebagai penyimpan nilai yang stabil. Ketidakstabilan ini mengubah orientasi perdagangan Bitcoin dari pertukaran riil menjadi sarana spekulasi tebak harga (mudharabah qimariyyah) yang menyerupai perjudian (maysir), di mana keuntungan yang diperoleh satu pihak lahir dari kerugian murni pihak lain tanpa menghasilkan nilai tambah ekonomi riil.

Bahaya Sistemik dan Sarana Transaksi Ilegal (Sadd adz-Dzara’i’)

Mengacu pada hadis Nabi Muhammad yang melarang perbuatan mencelakakan diri sendiri maupun orang lain (la dharara wa la dhirar), fatwa Awqaf UAE menegaskan bahwa pseudonimitas jaringan Bitcoin telah membuka celah lebar bagi kejahatan keuangan internasional. Sifat transfernya yang anonim dan lintas batas kerap dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perdagangan di pasar gelap (dark web). Ketidakmampuan membatalkan transaksi yang keliru (irreversibility) juga membebankan seluruh risiko kerugian kepada individu tanpa adanya mekanisme mediasi perbankan yang adil.

3. Fleksibilitas ‘Urf dan Evolusi Uang: Konstruksi Hujah Kubu yang Membolehkan

Di seberang kutub penolakan, sejumlah pakar fikih muamalah dan ekonom syariah terkemuka mengajukan argumentasi bahwa Bitcoin secara substansi sah untuk dimiliki dan ditransaksikan dengan syarat-syarat tertentu. Tokoh-tokoh yang mewakili pandangan ini antara lain Dr. Muhammad Ali Al-Qari (mantan anggota Komite Syariah AAOIFI dan penasihat fikih internasional), Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Uqail (dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah), Dr. Nayif Al-Ajmi (mantan Menteri Kehakiman dan Urusan Wakaf Kuwait), serta Dr. Musa Adam dalam diskusi mendalam di Forum Ekonomi Islam (Muntada al-Iqtisad al-Islami).

Hukum Asal Muamalah dan Fleksibilitas Definisi Harta

Argumen paling fundamental yang dicanangkan kubu ini adalah kaidah fikih bahwa hukum asal dalam segala transaksi keduniawian adalah mubah (al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah). Syariat Islam tidak pernah membatasi bentuk fisik dari harta (mal). Sebagaimana didefinisikan oleh Imam Al-Suyuthi dalam Al-Asybah wa an-Nazha’ir, nama harta disematkan pada segala sesuatu yang memiliki nilai komersial, dapat diperjualbelikan, dan mewajibkan ganti rugi bagi pihak yang merusaknya.

Dr. Muhammad Ali Al-Qari membantah klaim bahwa Bitcoin bukan harta karena tidak berwujud fisik. Realitas digital berbasis algoritma dan buku besar terdistribusi adalah wujud yang riil secara ilmiah (syai’ haqiqi la wahmi), bukan ilusi. Kepemilikan atas Bitcoin terlindungi secara matematis melalui kunci privat (private key) yang memungkinkan penguasaan penuh (al-hiyazah wa al-ihraz). Fakta bahwa ia diterima secara luas di berbagai belahan dunia untuk ditukarkan dengan barang, jasa, dan mata uang fiat membuktikan terpenuhinya unsur kemanfaatan tukar (al-manfa’ah al-tabaduliyyah).

Thamaniyyah Bersumber dari Kesepakatan Sosial (‘Urf wal-Istilah)

Menanggapi doktrin hak mutlak penguasa, kubu yang membolehkan merujuk pada pandangan klasik para mujtahid besar yang menyatakan bahwa status uang (tsamaniyyah) pada dasarnya tidak bersifat baku (khilqiyyah) selain pada emas dan perak, melainkan terbentuk melalui kesepakatan dan adat kebiasaan masyarakat (bi al-istilah wal-‘urf):

  • Imam Malik bin Anas dalam kitab babon mazhab Maliki, Al-Mudawwanah al-Kubra, menyatakan: “Seandainya masyarakat menyepakati kulit binatang (al-julud) sebagai alat tukar yang beredar di antara mereka hingga memiliki tanda cetakan dan nilai nominal, niscaya aku tidak menyukai (mengharamkan) kulit itu diperjualbelikan dengan emas dan perak secara tangguh (karena telah mengambil hukum uang).”
  • Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa menegaskan bahwa dirham dan dinar tidak memiliki batasan syar’i maupun bahasa yang kaku, melainkan kembali kepada kebiasaan dan kesepakatan manusia. Tujuan utama uang adalah menjadi tolok ukur penilai transaksi masyarakat.
  • Keputusan Dewan Ulama Senior Arab Saudi (Hai’ah Kibar al-‘Ulama) Nomor 10 Tahun 1393 H juga merumuskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dalam kebiasaan atau kesepakatan umum diterima secara luas sebagai media pertukaran.

Dengan demikian, peran penguasa bukanlah menciptakan nilai uang dari ketiadaan, melainkan sekadar memberikan kepastian hukum (quwwah al-ibra’ al-qanuniyyah). Uang kertas fiat modern yang kita gunakan saat ini pun pada faktanya beredar tanpa jaminan emas fisik (unbacked) dan nilainya semata-mata bersandar pada kepercayaan publik.

Pemisahan Antara Dzat Aset dan Penyalahgunaan Eksternal (Infikak al-Jihah)

Dr. Nayif Al-Ajmi menyanggah hujah pelarangan yang didasarkan pada maraknya pencucian uang dan transaksi ilegal. Menurutnya, pemanfaatan Bitcoin untuk perbuatan kriminal merupakan faktor eksternal yang bersifat aksidental (amr ‘aridh), bukan cacat bawaan pada zat komoditasnya. Secara fikih, berlaku kaidah pemisahan aspek hukum (infikak al-jihah). Uang tunai dolar, mobil, dan pisau juga kerap disalahgunakan untuk tindak kejahatan tanpa ada satu pun ulama yang mengharamkan zat uang tunai atau komoditas tersebut. Solusi atas penyalahgunaan adalah pembentukan regulasi penegakan hukum, bukan penutupan akses inovasi teknologi secara mutlak.

Takhrij Akad Penambangan (Mining) sebagai Ju’alah

Kubu yang membolehkan menolak analogi penambangan Bitcoin dengan perjudian. Dr. Abdullah Al-Uqail mentakhrij proses komputasi penambangan ke dalam akad Ju’alah (sayembara pemberian imbalan atas pencapaian kinerja). Dalam akad ju’alah, syariat menoleransi ketidakpastian volume pekerjaan dan ketidaktentuan pihak yang berhasil menyelesaikan tugas. Biaya pengadaan perangkat keras (hardware), daya listrik, dan waktu yang dikorbankan penambang merupakan biaya produksi riil (cost of production) yang halal dan diakui secara ekonomi.

4. Sikap Tawaqquf: Menunda Keputusan demi Kehati-hatian Ilmiah

Di antara kubu yang melarang secara mutlak dan kubu yang membolehkan, terdapat poros ketiga yang mengambil sikap menahan diri (tawaqquf). Sikap ini dipilih oleh sejumlah ulama senior seperti Syekh Abdurrahman Al-Barrak, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Dr. Yusuf Al-Syubaili, dan Dr. Ahmad Abdul Aziz Al-Haddad.

Para ulama dalam kelompok ini memandang bahwa karakteristik teknologi blockchain dan dinamika pasar kripto masih terus bertransformasi secara masif (nazilah mutathawwirah). Kompleksitas teknis dan tingginya volatilitas membuat mereka enggan menetapkan kehalalan mutlak karena khawatir menjerumuskan umat ke dalam spekulasi liar. Di sisi lain, mereka juga enggan mengharamkan zatnya secara mutlak karena menyadari potensi disrupsi teknologi efisiensi transaksi yang dibawanya.

Menariknya, meskipun bersikap tawaqquf terkait status keabsahan pertukarannya, Syekh Abdurrahman Al-Barrak secara tegas menetapkan bahwa bagi siapa saja yang telah memiliki Bitcoin hingga mencapai nilai satu nisab emas/perak dan telah berlalu masa satu tahun (haul), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Hal ini membuktikan bahwa dari segi kepemilikan riil, nilai ekonomis Bitcoin tidak dapat dinafikan begitu saja.

5. Matriks Dialektika Metodologis Fikih Bitcoin

Untuk memetakan perbedaan mendasar antara kedua kubu argumentasi secara berimbang, tabel berikut menyajikan dialektika dalil dan tanggapan hukum ushuliyyah yang saling berhadapan:

Parameter FikihArgumentasi Kubu yang Melarang (Dar al-Ifta & Awqaf UAE)Argumentasi Kubu yang Membolehkan (Dr. Al-Qari & Dr. Al-Uqail)
Kedaulatan Cetak Uang (Sikkah Sultaniyyah)Penerbitan uang adalah hak eksklusif penguasa (waliyul amri). Berdasarkan fatwa Imam Ahmad dan Al-Nawawi, pencetakan uang privat di luar negara adalah tindakan terlarang (iftiyat).Fungsi uang lahir dari kesepakatan sosial (‘urf). Merujuk qaul Imam Malik (Al-Mudawwanah), kulit binatang pun sah menjadi uang bila disepakati masyarakat; peran negara hanya pelindung yuridis.
Wujud Fisik & Aset Penopang (al-Wujud wal-Ghitha’)Bitcoin tidak memiliki wujud materiil dan tidak didukung cadangan emas/aset riil (unbacked), dianalogikan dengan komoditas fiktif yang tidak dapat diserahterimakan.Ketiadaan wujud fisik tidak membatalkan status harta (mal). Uang fiat modern juga unbacked; kode kriptografi adalah entitas riil yang dapat dikuasai penuh melalui kunci privat.
Volatilitas Harga & Ketidakpastian (al-Gharar)Fluktuasi harga yang sangat liar dan ketiadaan pengendali nilai menimbulkan gharar fahisy yang membatalkan akad dan menjadikannya arena judi (qimar).Perubahan harga adalah risiko pasar wajar (mukhatarah tijariyyah) akibat dinamika penawaran-permintaan, bukan gharar struktural akad. Buku besar publik justru transparan.
Penyalahgunaan Kejahatan FinansialBerdasarkan kaidah sadd adz-dzara’i’, transaksi wajib dilarang karena sifat anonimitasnya memfasilitasi pencucian uang, pasar gelap, dan pendanaan terorisme.Berdasarkan kaidah infikak al-jihah, kejahatan pengguna adalah faktor eksternal (amr ‘aridh). Uang fiat tunai pun sering disalahgunakan tanpa merusak hukum asal kehalalannya.
Proses Penambangan (Mining)Mengandung unsur taruhan (muqamarah) komputasi karena membuang biaya listrik dan komputasi tanpa kepastian memperoleh koin.Sah ditakhrij sebagai akad Ju’alah (sayembara imbalan kerja), di mana ketidakpastian kadar beban kerja ditoleransi oleh mayoritas fukaha.

6. Implikasi Hukum Transaksional: Qabd, Riba, dan Zakat

Implikasi fikih praktis dari status Bitcoin sangat menentukan tata cara muamalah bagi umat Islam yang terlibat di dalamnya. Terdapat konsensus ilmiah di kalangan fukaha kontemporer bahwa apabila Bitcoin diperlakukan sebagai aset investasi atau alat tukar, maka seluruh aturan fikih terkait uang dan penukaran mata uang (ahkam al-sarf) wajib diberlakukan:

  1. Keharusan Serah Terima Tunai Seketika (Taqabudh fi al-Majlis). Jika Bitcoin ditukarkan dengan mata uang fiat (seperti Rupiah atau Dolar) atau dengan aset kripto lainnya, transaksi tersebut tunduk pada hukum sarf. Penyerahan harus terjadi secara tunai di majelis akad (hululan/yadan bi yadin). Namun, fukaha modern seperti Dr. Muhammad Ali Al-Qari membedakan antara serah terima fisik (al-qabd al-haqiqi) dan serah terima hukum (al-qabd al-hukmi). Masuknya saldo Bitcoin ke dalam alamat dompet (wallet address) dan terbitnya bukti hash transaksi terverifikasi di jaringan telah memenuhi syarat qabd hukmi yang sah menurut syariat.
  2. Larangan Keras Transaksi Derivatif dan Margin. Seluruh ulama sepakat mengharamkan perdagangan berjangka (futures), kontrak opsi (options), kontrak abadi (perpetual futures), serta perdagangan dengan pinjaman margin (leverage). Praktik-praktik ini memuat cacat syariah berat: jual beli utang dengan utang (bai’ al-kali’ bi al-kali’), penjualan barang yang belum dimiliki (short selling tanpa qabd), bunga pinjaman margin yang merupakan riba, serta spekulasi harga murni tanpa pergerakan aset.
  3. Kewajiban Pengeluaran Zakat. Jika seseorang memperlakukan Bitcoin sebagai komoditas dagang (‘urudh al-tijarah) atau aset penyimpan nilai, ia wajib menunaikan zakatnya sebesar 2,5% dari nilai pasar wajarnya saat mencapai haul dan nisab (setara 85 gram emas). Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk koin Bitcoin atau dikonversikan ke dalam mata uang fiat rupiah untuk disalurkan kepada mustahik.

7. Catatan Penutup: Arah Ijtihad dan Kerangka Regulasi di Indonesia

Bagi komunitas sarjana syariah dan pembuat kebijakan di Indonesia, diskursus fikih moneter mengenai aset kripto murni menuntut perumusan sikap yang adil dan berakar pada maqashid syariah, khususnya tujuan perlindungan kekayaan (hifzh al-mal).

Secara yuridis positif, Indonesia melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 27 Tahun 2024 dan pembaruannya dalam POJK Nomor 23 Tahun 2025) serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah menetapkan posisi yang tegas: aset kripto diakui dan diatur secara ketat sebagai Aset Keuangan Digital (komoditas investasi), namun dilarang keras digunakan sebagai alat pembayaran. Ketetapan hukum positif ini sejalan dengan pandangan siyasah syar’iyyah, di mana kepatuhan terhadap regulasi mata uang rupiah adalah kewajiban syar’i demi menjaga ketertiban moneter nasional.

Arah masa depan ekonomi syariah selayaknya tidak berhenti pada perdebatan halal-haram aset kripto murni yang spekulatif. Tantangan terpenting bagi para ilmuwan syariah di HISSI adalah mendorong transformasi ekosistem digital menuju instrumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi riil (underlying-backed). Inovasi seperti tokenisasi sukuk digital, tokenisasi emas fisik, dan Tokenized Real-World Assets (RWA) merupakan manifestasi ideal dari konvergensi teknologi buku besar digital dengan nilai-nilai luhur ekonomi Islam: transparan, adil, bebas spekulasi hampa, dan menggerakkan sektor produktif umat.

Oleh: Ah. Azharuddin Lathif (Sekretaris Jenderal HISSI, Pengurus DSN-MUI, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Wakil Ketua Basyarnas-MUI)

(Bahan FGD Kripto Syariah DSN-MUI, Hotel Novotel Jakarta Pulomas, Rabu 18 November 2026)