PALEMBANG, HISSI.OR.ID – Langit Sumatera Selatan yang kembali cerah dan terbebas dari kepungan kabut asap menjadi pembuka penuh syukur dalam perhelatan ilmiah HISSI Menyapa Ke-31 pada Sabtu pagi, 14 November 2026 (4 Jumadil Akhir 1448 H). Namun, di balik udara segar sehabis musim kemarau itu, tersimpan sebuah refleksi ekologis yang mendalam: siklus tahunan di Tanah Air kerap bergerak dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat kemarau menuju bencana banjir dan tanah longsor ketika musim penghujan tiba.

Berangkat dari kegelisahan atas krisis ekologis yang terus berulang tersebut, Majelis Pengurus Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (MPN HISSI) memberikan amanah kepada Majelis Pengurus Wilayah (MPW) HISSI Sumatera Selatan sebagai tuan rumah diskusi daring bertajuk “Fiqih Lingkungan Perspektif Maqashid Syariah”. Pertemuan ilmiah yang berlangsung khidmat sejak pukul 06.00 hingga 08.00 WIB ini bukan sekadar urun rembuk akademis di menara gading, melainkan ikhtiar nyata para ilmuwan syariah untuk menjembatani teori dan praktik dalam merawat kelestarian alam.

Diskusi yang dipandu secara hangat oleh Pengurus MPW HISSI Sumatera Selatan, Dr. Fadhilah Mursyid, M.H.I., ini menghadirkan jajaran narasumber dan tokoh kunci nasional. Hadir membuka acara, Ketua Umum MPW HISSI Sumatera Selatan, Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.; Narasumber Utama yang juga Majelis Pertimbangan Organisasi MPW HISSI Sumatera Selatan, Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag.; Pembahas sekaligus Ketua Umum MPN HISSI, Prof. Dr. Drs. KH. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M.; serta Sekretaris Jenderal MPN HISSI, Ustad Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H. Forum ini juga diikuti oleh para guru besar, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, serta pengurus HISSI dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam sambutan pengantarnya dari tengah perjalanan tugas ilmiah, Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah menegaskan bahwa peralihan musim dari kemarau menuju tingginya curah hujan di akhir dan awal tahun menuntut kehadiran fiqh al-bi’ah (fikih lingkungan) yang aktual dan aplikatif. Beliau mengapresiasi kepercayaan MPN HISSI kepada MPW Sumatera Selatan untuk mengawal diskursus strategis ini.

Mereposisi Hifzh al-Bi’ah dan Menghidupkan Kembali Peran Lembaga Adat

Memasuki pemaparan utama, Prof. Dr. H. Duski Ibrahim membedah konsep fiqh al-bi’ah sebagai pengetahuan hukum syara’ praktis hasil ijtihad para ulama (al-muktasab) yang digali dari dalil-dalil terperinci melalui metode kebahasaan (bayani), penalaran analogis (qiyasi), maupun kemaslahatan (istishlahi). Beliau mengingatkan bahwa Al-Qur’an—antara lain melalui QS. Al-Baqarah [2]: 29, QS. Al-A’raf [7]: 56, dan QS. Ar-Rum [30]: 41—telah lama memperingatkan bahwa kerusakan di darat, laut, maupun udara sejatinya lahir dari ulah tangan manusia yang mengabaikan amanah kekhalifahan. Sementara itu, Sunnah Nabi Saw. secara tegas mendorong umatnya untuk menghidupkan lahan tidur (ihya’ al-mawat) dan terus menanam pohon sekalipun hari kiamat sudah di ambang mata.

Dalam perspektif maqashid syariah, Prof. Duski menyoroti bahwa pemeliharaan lingkungan (hifzh al-bi’ah) harus dijalankan melalui dua sisi sebagaimana kerangka Imam Asy-Syathibi: pertama, dari sisi perwujudan positif (min janib al-wujud) dengan menjadikan alam sebagai rahmatan lil ‘alamin (sumber kenikmatan dan kemaslahatan makhluk); kedua, dari sisi pencegahan kerusakan (min janib al-‘adam) agar alam tidak berubah menjadi niqmatan lil ‘alamin (sumber bencana dan kesengsaraan).

Persoalan kian menarik manakala Prof. Duski mengulas posisi hifzh al-bi’ah dalam hierarki kemaslahatan. Jika ulama klasik cenderung menempatkan etika lingkungan pada tataran tahsiniyat (pelengkap), maka mengacu pada tawaran pemikiran kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pelestarian lingkungan kini sangat relevan dinaikkan ke posisi dharuriyat (kebutuhan primer yang mutlak) atau setidaknya diintegrasikan ke dalam hifzh al-mal (penjagaan harta bersama suatu bangsa). Beliau menawarkan dua prinsip utama dalam membumikan fikih lingkungan:

• Prinsip At-Tamassuk bi Makarim al-Akhlaq (Berpegang pada Akhlak Mulia): Membangun kesadaran kolektif yang mendalam (al-wa’yu al-jama’i al-‘amiq / collective awareness) lintas elemen—mulai dari kiai, dosen, mahasiswa, birokrat, hingga masyarakat luas—bahwa menjaga ekosistem adalah ibadah vertikal sekaligus horizontal.
• Prinsip At-Tamassuk bi Mahasin al-‘Adat (Berpegang pada Adat Kebiasaan yang Baik / ‘Urf Shahih): Merevitalisasi peran dan wewenang lembaga adat dalam menjaga hutan larangan, tanah ulayat, dan tata kelola ruang hidup.

Secara kritis, Prof. Duski menyoroti bahwa di Sumatera Selatan dan berbagai daerah lainnya, lembaga adat dulu sangat berwibawa dalam mengawasi pembukaan lahan dan mencegah penebangan liar. Namun, sejak berlakunya penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, peran pemangku adat dalam mitigasi ekologis seolah menjadi wujuduhu ka ‘adamihi (ada wujudnya, tetapi tiada wewenangnya). Bahkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), tokoh adat yang paling memahami anatomi wilayahnya justru jarang dilibatkan dalam pemberian izin maupun pengawasan korporasi besar. Mengutip pesan Khalifah Umar bin Khattab ra., “La yanfa’u takallumun bi haqqin la nafadza lahu”, beliau menegaskan bahwa sebaik apa pun rumusan fikih dan undang-undang, tidak akan memberi manfaat nyata tanpa kekuatan eksekusi dan penegakan di lapangan.

Fikih Negara: Mempertemukan Ayat Kitab Suci dan Pasal Konstitusi

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Umum MPN HISSI, Prof. Dr. Drs. KH. Muhammad Amin Suma, membuka ulasannya dengan bernostalgia bahwa diskursus fiqh al-bi’ah sesungguhnya telah digelorakan bersama Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Raden Fatah Palembang puluhan tahun silam dan bahkan telah dibukukan. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai fikih tidak pernah lekang oleh waktu dan senantiasa kontekstual menjawab tantangan zaman.

Prof. Amin Suma kemudian mengajak peserta merenungi penempatan ayat kerusakan lingkungan di dalam Surah Ar-Rum (Romawi) ayat 41. Secara historis-filosofis, Romawi adalah simbol negara adidaya pada masanya. Penempatan ayat ekologis di dalam surah tersebut memberi isyarat kuat bahwa negara raksasa atau superpower sekalipun akan kewalahan menghadapi bencana alam apabila mengabaikan keseimbangan ekosistem darat, laut, dan udara.

Tak berhenti di situ, terkait wacana penambahan hifzh al-bi’ah ke dalam struktur baku al-kulliyat al-khams (lima prinsip dasar maqashid syariah), Prof. Amin Suma memberikan pandangan moderat yang bernas. Beliau menyepakati sepenuhnya peningkatan derajat urgensi fikih lingkungan dari tahsiniyat menuju hajiyat hingga dharuriyat secara substantif, namun menyarankan agar struktur klasik maqashid syariah yang lima tetap dirawat sebagai warisan sejarah intelektual (turats) layaknya bangunan cagar budaya yang kokoh.

Adapun pembaruannya, menurut Prof. Amin Suma, harus diwujudkan melalui penguatan “Fikih Negara”—yakni peraturan perundang-undangan positif Republik Indonesia. Bagi seorang ilmuwan syariah, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan turunannya pada hakikatnya adalah wujud konkret dari fikih negara yang wajib ditaati dan dikawal bersama. Di sinilah letak pentingnya menyatukan ketaatan pada ayat-ayat ilahi dengan kepatuhan pada pasal-pasal konstitusi.

Transformasi Keuangan Hijau: Dari Green Sukuk hingga Kampus Ramah Lingkungan

Memperkaya perspektif normatif dan yuridis tersebut ke dalam ranah praksis ekonomi, Sekretaris Jenderal MPN HISSI, Kyai Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H., memaparkan bagaimana spirit fiqh al-bi’ah telah bertransformasi menjadi instrumen kebijakan keuangan syariah nasional dan global. Sebagai akademisi dan praktisi yang terlibat langsung dalam perumusan regulasi serta fatwa keuangan syariah, beliau menegaskan bahwa ukuran kesyariahan industri keuangan dewasa ini tidak lagi berhenti pada bebasnya transaksi dari unsur riba, gharar, dan maysir semata, melainkan juga harus menjamin keberlanjutan ekologis (la dharara wa la dhirar).

Kiai Azharuddin mencontohkan terobosan pemerintah Indonesia yang sejak tahun 2018 menjadi pionir dunia dalam menerbitkan Green Sukuk (Sukuk Negara Hijau) melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Langkah visioner ini berawal dari tingginya kesadaran para investor global yang menuntut agar dana sukuk dialokasikan secara ketat untuk proyek-proyek ramah lingkungan—seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan ketahanan iklim—serta haram menyentuh proyek yang merusak alam. Hasilnya sangat menggembirakan: penerbitan Green Sukuk Indonesia tidak hanya mengantongi apresiasi tertinggi di kancah internasional, tetapi juga selalu disambut antusias oleh pasar hingga mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) berkali-kali lipat.

Keberhasilan di tingkat negara tersebut kemudian diperluas ke sektor korporasi melalui lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Kiai Azharuddin membagikan pengalamannya saat mendampingi penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), di mana pihak regulator menyeleksi secara berlapis setiap dokumen rencana penyaluran dana dan mencoret proyek-proyek yang terindikasi mencemari lingkungan.

Kendati demikian, beliau mengingatkan bahwa pekerjaan rumah kita masih panjang. Seleksi ketat berbasis lingkungan ini harus terus didorong agar merata ke seluruh lini pembiayaan perbankan syariah, perusahaan multifinance, hingga koperasi syariah. Bahkan, gerakan hijau ini harus dimulai dari lingkungan terdekat para akademisi, sebagaimana ikhtiar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mulai menggalakkan penghijauan dan penggunaan kendaraan listrik guna menekan emisi karbon.

Dinamika Diskusi dan Penguatan Kiprah Kelembagaan HISSI

Antusiasme peserta terlihat nyata pada sesi tanya jawab dan urun gagasan dari berbagai daerah:

• Riset Deforestasi Lintas Negara. Ketua HISSI Cirebon Raya, Bapak Ahmad Kholiq, membagikan temuan riset kolaboratifnya di Indonesia dan Malaysia mengenai pencegahan deforestasi. Ia menyoroti bahwa pendekatan regulasi semata sering kali belum efektif menekan laju kerusakan hutan, sehingga diperlukan model integrasi metodologi maqashid syariah—memadukan kerangka klasik Al-Ghazali dan Asy-Syathibi dengan pendekatan sistem kontemporer Jasser Auda—untuk mengawal pergeseran menuju ekonomi hijau (green economy).
• Parameter Maslahat dan Kurikulum Akademik. Dosen asal Padang Lawas, Sumatera Utara, Bapak Kali Junjung Hasibuan, mengangkat pentingnya metode maslahah-mafsadah, sadd adz-dzari’ah, dan tahqiq al-manath dalam menarik batas tegas antara pemanfaatan sumber daya alam yang dibolehkan syariat dengan eksploitasi yang merusak. Beliau juga mengabarkan bahwa mata kuliah dan buku ajar Fikih Lingkungan kini telah resmi diajarkan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di kampusnya.
• Sinergi Ekoteologi dan Pengabdian Masyarakat Pertanyaan kritis dari Ibu Lia mengenai sinergi hukum positif, kearifan lokal, dan fiqh al-bi’ah dalam pencegahan dini karhutla, serta sumbang saran dari Guru Besar UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Prof. Dr. Iim Fahimah, semakin mempertegas perlunya langkah konkret ilmuwan syariah di tengah masyarakat, termasuk penguatan green waqf (wakaf hijau) sebagaimana riset yang dikembangkan di UIN Raden Fatah Palembang.

Menjawab tingginya minat peserta untuk bergabung dan berkontribusi aktif di dalam organisasi, Sekjen MPN HISSI Dr. Ah. Azharuddin Lathif memaparkan sejumlah agenda strategis kelembagaan yang tengah digulirkan MPN HISSI:

• Digitalisasi Keanggotaan Resmi:.Pembukaan pendaftaran anggota dan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) melalui portal resmi HISSI agar seluruh simpatisan dan sarjana syariah di daerah tercatat secara de jure dan memperoleh manfaat pengembangan kapasitas.
• Pendirian HISSI Institute. Lembaga pelatihan dan sertifikasi yang digerakkan oleh jajaran pengurus muda HISSI untuk menyelenggarakan pendidikan kemahiran hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, serta tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) dengan DSN-MUI terkait pelatihan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS).
• Revitalisasi LBH HISSI & Layanan Hukum Berbasis Masjid: Menghidupkan kembali Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HISSI serta mereplikasi model layanan konsultasi hukum keluarga, waris, dan ekonomi syariah berbasis masjid—sebagaimana yang telah berjalan aktif setiap bada Subuh di Masjid An-Nur Pamulang—ke berbagai jaringan masjid pengurus HISSI di seluruh Nusantara.

Menutup perhelatan pada pukul 08.00 WIB, Kiai Azharuddin Lathif mengapresiasi suksesnya MPW HISSI Sumatera Selatan sebagai pilot project penyelenggara HISSI Menyapa berbasis wilayah. Pola bergilir antar-MPW ini akan terus dilanjutkan agar gagasan-gagasan cemerlang para Hissiwan dan Hissiwati dari seluruh penjuru daerah dapat terangkat ke panggung nasional, tidak berhenti sebagai wacana di atas kertas, melainkan mewujud menjadi gerakan nyata yang membawa rahmat bagi semesta alam. (Redaksi HISSI)