MPW HISSI Bengkulu Periode 2026–2029 Resmi Dilantik di Tengah Diskursus Hukum Pidana Islam Era Digital

BENGKULU, HISSI.OR.ID – Suasana khidmat sekaligus hangat menyelimuti Gedung Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu sejak Rabu pagi (11/11/2026). Di bawah langit Bumi Rafflesia yang teduh, puluhan akademisi, pakar hukum, praktisi peradilan, hingga ratusan mahasiswa berkumpul bukan sekadar untuk menghadiri seremoni kampus biasa, melainkan menjadi saksi atas dua momentum penting yang berkelindan erat: MPW HISSI Bengkulu Periode 2026–2029 Resmi Dilantik di Tengah Diskursus Hukum Pidana Islam Era Digital Majelis Pengurus Wilayah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (MPW HISSI) Provinsi Bengkulu Periode 2026–2029 serta perhelatan Seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Perjumpaan antara prosesi organisasi profesi keilmuan dan mimbar akademik pagi itu menghadirkan pesan simbolik yang kuat. Di satu sisi, pengukuhan kepengurusan wilayah meneguhkan ikhtiar kolektif para sarjana syariah untuk merawat marwah keilmuan di daerah; di sisi lain, seminar nasional yang menyertainya langsung menguji kesiapan keilmuan tersebut dalam menjawab persoalan hukum kontemporer yang tengah menghimpit ruang hidup masyarakat modern. Melalui tema “Penegakan Hukum Pidana Islam di Era Informasi: Tanggung Jawab Sosial dan Pengawasan Digital”, perhelatan ini berupaya menjembatani teori dan praktik—mempertemukan keluhuran khazanah fikih dengan tuntutan kepastian hukum positif di tengah derasnya arus disrupsi teknologi.

Mengukuhkan Barisan Ilmuwan Syariah di Provinsi Bengkulu

Prosesi pengukuhan MPW HISSI Provinsi Bengkulu Periode 2026–2029 berlangsung penuh wibawa dengan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Majelis Pengurus Nasional (MPN) HISSI sekaligus Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M. Di atas panggung utama auditorium, jajaran pengurus wilayah yang baru dikukuhkan berdiri berdampingan mengenakan busana formal dan peci hitam, memancarkan tekad bersama untuk mengemban amanah keilmuan selama empat tahun ke depan sebagaimana digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HISSI.

Sebagaimana visi besar yang senantiasa digaungkan HISSI sejak awal berdirinya—yakni “Memasyarakatkan Syariah, Mensyar’ikan Masyarakat”—kehadiran kepengurusan wilayah di Provinsi Bengkulu bukan sekadar pelengkap struktur organisasi di tingkat daerah. Lebih dari itu, MPW HISSI Provinsi Bengkulu memikul tanggung jawab historis untuk merajut sinergi antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Dengan integritas dan dedikasi para ilmuwan serta sarjana syariah yang terhimpun di dalamnya, kepengurusan periode 2026–2029 ini diharapkan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran hukum Islam yang solutif, moderat, dan membumi bagi kemajuan daerah maupun bangsa.

Ketika Layar Digital Menguji Nalar Hukum dan Tanggung Jawab Sosial

Selepas prosesi pengukuhan, denyut intelektual di dalam auditorium kian terasa manakala Seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dimulai. Kita hidup di sebuah zaman ketika batas antara ruang privat dan ruang publik melebur di balik layar gawai. Hanya dalam hitungan detik, sebaris informasi—baik yang membawa maslahat maupun yang memuat fitnah, ujaran kebencian, dan kejahatan siber—dapat menyebar melintasi batas geografis. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa percepatan teknologi informasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kedewasaan etika publik dan kesiapan perangkat pengawasan hukum.

Dalam konteks inilah, Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag., saat menyampaikan sambutan pembukaan, mengajak seluruh peserta untuk membaca ulang peran perguruan tinggi Islam di tengah pusaran era informasi. Beliau menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut penguatan wawasan hukum dan ketajaman berpikir kritis dari seluruh sivitas akademika. Kampus tidak boleh menjadi menara gading yang terasing dari realitas sosial; sebaliknya, mimbar akademik harus menjadi kawah candradimuka yang memperluas pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai hukum Islam yang relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.

Gayung bersambut, Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A., selaku tuan rumah penyelenggara menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar berkelanjutan fakultas dalam merawat tradisi akademik yang unggul. Sinergi antara Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu dan HISSI menjadi bukti nyata bahwa pengembangan keilmuan hukum Islam harus senantiasa berjalan beriringan dengan kebutuhan riil masyarakat dan pembangunan hukum nasional.

Mempertemukan Khazanah Fikih Jinayah dan Praktik Penuntutan Modern

Diskusi ilmiah menjadi kian bernas ketika memasuki sesi pemaparan materi yang menghadirkan dua narasumber dari latar belakang yang saling melengkapi—memadukan kedalaman filosofis akademisi syariah dengan ketajaman empiris aparat penegak hukum.

Narasumber pertama, Ketua Umum MPN HISSI sekaligus Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M., mengajak hadirin menyelami fondasi hukum pidana Islam (fikih jinayah) dalam meneropong fenomena kejahatan di ruang siber. Dalam optik syariat, hukum pidana tidak pernah berdiri semata-mata untuk menghukum, melainkan bertumpu pada tujuan luhur penjagaan kemaslahatan manusia (maqashid al-syari’ah)—mulai dari menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-‘aql), menjaga kehormatan (hifzh al-‘irdh), hingga menjaga harta (hifzh al-mal).

Ketika ruang digital disalahgunakan untuk merusak kehormatan sesama melalui pencemaran nama baik, menyebarkan disinformasi yang memecah belah persaudaraan, atau menguras harta masyarakat lewat kejahatan siber, di situlah nilai-nilai hukum pidana Islam hadir memberikan landasan moral dan doktrinal yang tegas. Prof. Amin Suma mengingatkan bahwa kebebasan di era informasi bukanlah kebebasan tanpa tepi, melainkan amanah yang harus dipagari oleh tanggung jawab sosial dan kesadaran pengawasan diri sebelum diawasi oleh instrumen hukum negara. Prinsip “taat kitab suci dan hormat konstitusi” kembali menemukan relevansinya: nilai-nilai kesyariahan menjadi ruh etik yang memperkaya konstruksi hukum pidana nasional.

Perspektif doktrinal tersebut kemudian dipertemukan secara apik dengan realitas penegakan hukum di lapangan oleh narasumber kedua, Dr. Arief Wirawan, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dari kacamata praktisi kejaksaan, Dr. Arief Wirawan menguraikan betapa kompleksnya tantangan pembuktian dan penuntutan perkara pidana di era digital. Jejak kejahatan yang kini beralih ke transaksi elektronik dan jaringan virtual menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kecakapan pengawasan digital yang mumpuni, sekaligus menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Beliau juga menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak mungkin berjalan sendiri di ruang hampa, melainkan membutuhkan partisipasi publik dan literasi hukum yang kuat dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan akademisi.

Merawat Tradisi Ilmiah, Menyiapkan Lulusan Berintegritas

Sepanjang jalannya seminar, antusiasme peserta tampak dari hangatnya pertukaran gagasan di dalam ruang auditorium. Bagi para mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, forum ini bukan sekadar agenda kuliah umum, melainkan ruang refleksi bersama untuk mengasah kepekaan sosial dan ketajaman analisis hukum. Pertemuan antara perspektif akademik hukum pidana Islam dan pengalaman praktis penuntutan kejaksaan membuka cakrawala baru bahwa ilmu syariah yang dipelajari di bangku kuliah memiliki daya guna yang sangat luas dalam menjawab problematika hukum mutakhir.

Menjelang berakhirnya rangkaian acara, sesi foto bersama di panggung auditorium menutup perhelatan dengan penuh keakraban—mengabadikan kebersamaan antara pimpinan MPN HISSI, jajaran Rektorat dan Dekanat Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, narasumber, serta para pengurus MPW HISSI Provinsi Bengkulu Periode 2026–2029. Dari Bumi Rafflesia, ikhtiar bersama ini meninggalkan pesan yang jernih: dengan sinergi yang kokoh antara organisasi keilmuan seperti HISSI dan perguruan tinggi Islam, hukum syariah akan terus hadir sebagai suluh keadilan yang menerangi dinamika masyarakat di era digital.