Membedah Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VII/2025 tentang ETF Syariah Emas di Pasar Modal Indonesia

Oleh: Ah. Azharuddin Lathif (Sekretaris Jenderal HISSI, Pengurus DSN-MUI, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Wakil Ketua Basyarnas-MUI)

Di tengah masyarakat kita, emas sejak lama menempati posisi istimewa bukan sekadar sebagai perhiasan, melainkan sebagai jangkar pelindung nilai harta (safe haven) saat badai inflasi dan ketidakpastian ekonomi menerpa. Dahulu, ikhtiar menyimpan emas identik dengan menyembunyikan kepingan logam mulia di sudut lemari atau menyewa kotak penyimpanan (safe deposit box) di bank dengan biaya yang tidak murah serta proses pencairan yang memakan waktu. Kini, transformasi teknologi finansial dan pasar modal memungkinkan siapa saja berinvestasi emas hanya melalui sentuhan jari di layar ponsel dalam hitungan detik.

Namun, kemudahan transaksi digital sering kali menyisakan kegelisahan mendasar di benak investor muslim: apakah unit emas yang diperdagangkan secara real-time di lantai bursa itu benar-benar ditopang oleh emas fisik yang nyata, ataukah sekadar angka-angka semu (paper gold) yang rawan tergelincir pada praktik gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi)? Di sinilah letak pentingnya menjembatani teori dan praktik—mempertemukan kedalaman khazanah fikih muamalah (turats) dengan kepastian regulasi pasar modal nasional agar inovasi finansial tetap berjalan di atas rel syariat yang solutif dan berkeadilan.

Dari Permohonan Bursa hingga Lahirnya Fatwa 163/2025

Kehadiran instrumen Exchange Traded Fund (ETF) Syariah di pasar modal Indonesia sejatinya telah memiliki pijakan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 154/DSN-MUI/V/2023 tentang Exchange Traded Fund (ETF) Syariah. Kendati demikian, fatwa tahun 2023 tersebut baru mengakomodasi efek bersifat ekuitas (saham syariah) dan sukuk, serta belum mengatur emas sebagai aset dasar (underlying asset) penerbitan ETF.

Seiring dengan menguatnya ekosistem bulion nasional dan tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas yang likuid, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengajukan permohonan fatwa melalui surat Nomor S-05248/BEI.PMS/05-2025. Merespons kebutuhan industri dan masyarakat akan pedoman ketentuan serta batasan syariah (dhawabith wa hudud), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VII/2025 tentang Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Emas di Jakarta pada 22 Muharram 1447 H bertepatan dengan 18 Juli 2025 M.

Kelahiran fatwa ini tidak berdiri sendiri di ruang hampa, melainkan melengkapi mozaik rujukan syariah pasar modal dan komoditas emas yang telah terbangun sebelumnya—mulai dari Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, hingga Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Di ranah hukum positif dan ekosistem emas nasional, fatwa ini juga bersinergi erat dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2026 yang mengantarkan peluncuran perdana produk ETF Emas di BEI, serta rangkaian fatwa emas mutakhir yakni Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026 tentang Jual Beli Emas Fisik secara Digital.

Tiga Pilar Fikih Muamalah dan Landasan Dalil Keabsahan ETF Syariah Emas

Persoalan kian menarik manakala kita membedah bagaimana fikih muamalah memandang perdagangan unit reksa dana berbasis emas di lantai bursa. Agar inovasi finansial ini tidak melanggar rambu-rambu syariat, struktur hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VII/2025 dan penguatan kaidah emas digital dalam Fatwa Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026 ditegakkan di atas tiga pilar fikih utama beserta rujukan kitab klasik dan kontemporer:

1. Prinsip Dasar Muamalah, Kemaslahatan, dan Kepemilikan Nyata

Pada asalnya, hukum Islam membuka ruang inovasi yang luas dalam urusan perniagaan sesuai kaidah fikih: “Al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalilun ‘ala tahrimiha” (pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya). Kebolehan ini mengikat selama struktur transaksi bersih dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/untung-untungan), najsy (rekayasa penawaran palsu), dan dharar (tindakan yang menimbulkan kerugian/bahaya).

Dalam kacamata maqashid al-syariah, regulasi produk investasi wajib tunduk pada kaidah penghilangan kemudaratan (“al-dhararu yudfa’u bi qadri al-imkan” dan “al-dhararu yuzal” sebagaimana dirumuskan oleh al-Zarqa dan al-Suyuthi) serta mengedepankan pencegahan kerusakan di atas penarikan manfaat (“dar’u al-mafasid aula min jalb al-mashalih”). Kebijakan otoritas pun senantiasa diorientasikan pada kemaslahatan publik (“tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah”) dengan metodologi Mabda’ al-Ifta’ DSN-MUI: mengambil pendapat yang paling kuat dalilnya (arjah) sekaligus paling membawa maslahat (ashlah) jika memungkinkan (“al-akhdzu bi arjah al-aqwal wa al-ashlah in amkana wa illa fa al-ashlah”).

Secara tegas, pilar pertama ini menutup celah perdagangan emas fiktif melalui Hadis Riwayat Hakim bin Hizam: “La tabi’ ma laisa ‘indaka” (janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki secara sah). Prinsip kepemilikan sempurna (al-milk al-tamm) ini juga diperkuat oleh kaidah “ma adda ila al-haram fahuwa haram”—segala perantara yang mengantarkan pada keharaman, seperti menjual klaim emas kosong tanpa aset fisik yang nyata, hukumnya adalah haram.

2. Transformasi Status Emas menjadi Sil’ah (Komoditas) dan Keabsahan Wakalah bil Ujrah

Dalam khazanah fikih klasik, emas dan perak dikenal sebagai tsaman (alat tukar/mata uang) yang tunduk pada aturan ketat pertukaran barang ribawi (sharf). Namun, seiring perubahan sistem moneter global yang beralih ke uang kertas (fiat money), para ulama melakukan kontekstualisasi hukum yang bernas:

• Emas Batangan sebagai Sil’ah (Barang Dagangan). Merujuk pada penjelasan Ibnu al-Qayyim dalam I’lam al-Muwaqqi’in (Juz 2, hlm. 247) bahwa emas atau perak yang telah diolah melalui proses yang mubah berubah kategorinya menjadi jenis barang dagangan (sil’ah) dan bukan lagi alat tukar (atsman), serta fatwa kontemporer Syaikh ‘Ali Jumu’ah dalam al-Kalim al-Thayyib: Fatawa ‘Ashriyyah (Juz 2, hlm. 136), emas batangan atau lempengan yang disiapkan untuk industri dan investasi di zaman sekarang telah keluar dari fungsinya sebagai media pertukaran uang dan beralih status menjadi komoditas dagang (sil’ah).
• Keabsahan Objek yang Tidak Hadir di Majelis Akad (Al-Gha’ib ‘ala al-Shifah). Bagaimana jika emas fisik berada di brankas lembaga penitipan saat transaksi berlangsung di layar bursa? Merujuk pada al-Qarafi dalam al-Furuq (Juz 3, hlm. 249) dan Imam Malik dalam Bidayah al-Mujtahid, barang yang tidak hadir secara fisik di hadapan pihak yang berakad namun telah ditentukan spesifikasinya secara terukur berstatus sebagai barang tertentu (mu’ayyan), sehingga jual belinya sah apabila sifat, kadar kemurnian, dan lokasi penyimpanannya diketahui secara jelas oleh para pihak.
• Legitimasi Wakalah bil Ujrah Berlapis. Mengingat investor ritel tidak mungkin mengurus sendiri pembelian emas batangan di pasar perdana dan penitipannya di brankas kustodian, skema ETF menggunakan instrumen perwakilan (wakalah). Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (Juz 5, hlm. 51 & Juz 6, hlm. 468, 470) menegaskan ijmak ulama tentang bolehnya wakalah karena hajat manusia, baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan (bi ja’lin), serta bolehnya wakil menunjuk wakil kedua atas izin pemberi kuasa (muwakkil). Kebolehan memungut ujrah (fee) atas jasa perwakilan ini juga dikuatkan oleh Imam al-Syaukani dalam Nail al-Authar (Juz 4, hlm. 527) merujuk Hadis Busr bin Sa’id, Wahbah al-Zuhaili dalam al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah (hlm. 89) dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz 5, hlm. 4058), serta pandangan Imam Abu Hanifah dan Thalal al-Dusiri bahwa muwakkil tidak disyaratkan memegang sendiri hak tasharruf teknis di awal sepanjang wakil yang ditunjuk (seperti Dealer Partisipan) memiliki kapasitas dan akses sah terhadap objek transaksi.

3. Qabdh Hukmi (Serah Terima Hukum) dan Kepemilikan Musya’ (Kolektif Proporsional)

Pilar ketiga menjawab pertanyaan krusial mengenai serah terima kepemilikan di era siber dan penyatuan emas milik ribuan investor di dalam satu brankas:

• Serah Terima Secara Hukum (Qabdh Hukmi). Merujuk pada Ketetapan Akademi Fikih Islam Internasional (Qarar Majma’ al-Fiqh al-Islami) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Nomor 55/4/6 Tahun 1990, penguasaan harta (qabdh) sebagaimana bisa terjadi secara fisik (hissi/haqiqi), juga sah secara hukum dan pencatatan (i’tibaran wa hukman) melalui takhliyah (pelepasan kendali penjual) yang disertai tamkin (pemberian kewenangan penuh kepada pembeli untuk melakukan tasharruf/tindakan hukum), meskipun tanpa pemindahan fisik secara langsung. Dalam ETF Syariah Emas, pencatatan administratif yang terverifikasi di kustodian dan lembaga penitipan sah berkedudukan sebagai qabdh hukmi.
• Kepemilikan Kolektif (Al-Mal al-Musya’ / Al-Mal al-Musytarak) dan Gramasi Minimal. Berdasarkan rujukan al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (Juz 26, hlm. 290), tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fukaha mengenai sahnya memperjualbelikan bagian yang menyatu secara proporsional (bai’ al-musya’) dari kumpulan harta yang seragam—sebagaimana kepemilikan saham atau saldo emas digital yang merepresentasikan bagian proporsional atas tumpukan emas terstandarisasi di tempat penitipan. Adapun terkait satuan terkecil unit atau gramasi yang diperdagangkan, kaidah Imam al-Syafi’i dalam al-Umm (Juz 5, hlm. 58) menegaskan bahwa setiap takaran yang memiliki nilai ekonomis dan lazim diperjualbelikan menurut kebiasaan masyarakat (‘urf) adalah sah menjadi objek akad.

Tidak Ada Emas Digital Tanpa Emas Fisik”

Satu pesan kunci yang digarisbawahi secara tegas dalam Diktum Pertama hingga Keempat Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VII/2025 serta sosialisasi Fatwa Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026 adalah adagium: “Tidak ada emas digital tanpa emas fisik.”

ETF Syariah Emas didefinisikan sebagai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset dasar berupa emas fisik berbentuk batangan atau lempengan (bukan mata uang) yang memiliki kandungan Aurum (Au) terstandarisasi sesuai regulasi dan praktik internasional. Agar terhindar dari bahaya gharar dan penjualan emas fiktif, objek emas yang mendasari penerbitan ETF wajib memenuhi tujuh syarat mutlak:

1. Ada Wujud Fisiknya. Emas dasar penerbitan wajib nyata keberadaannya dan diketahui secara pasti ukuran gramasinya.
2. Dapat Dimiliki Penuh (Al-Milk al-Tamm). Emas tersebut bebas dari sengketa dan menjadi objek kepemilikan sempurna para pemegang unit.
3. Dapat Diserahterimakan. Memungkinkan serah terima baik secara fisik (qabdh haqiqi) saat pencairan maupun secara pencatatan hukum (qabdh hukmi).
4. Terstandarisasi. Memenuhi standar kemurnian logam mulia (Aurum) sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan/atau standar internasional (mengacu pula pada standar dalam Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026).
5. Bersifat Mufraz atau Musya’. Objek emas boleh dipisahkan secara spesifik per batangan (al-mal al-mufraz) maupun menyatu secara kolektif-proporsional (al-mal al-musya’ / al-mal al-musytarak) di tempat penyimpanan, dengan hak bagi nasabah/investor untuk memisahkannya (ifraz) saat melakukan penarikan fisik.
6. Memenuhi Gramasi Minimal (‘Urf). Satuan unit atau gramasi yang ditransaksikan mengikuti ukuran minimal yang lazim dan bernilai di pasar.
7. Rasio Kecukupan Fisik 1:1 dalam Allocated Account. Jumlah total gramasi emas fisik dasar yang disimpan secara khusus di dalam allocated account (rekening penyimpanan terpisah khusus untuk ETF Emas) wajib sama persis (rasio 1:1) dengan total Unit Kreasi yang diterbitkan.

Tujuh Entitas Ekosistem dan Matriks Berlapis Akad Syariah

Menjaga kemurnian syariah pada instrumen pasar modal modern tentu membutuhkan koordinasi kelembagaan yang rapi. Dalam Diktum Keempat Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VII/2025, terdapat tujuh entitas yang saling mengunci kepatuhan ekosistem ETF Syariah Emas, yang terbagi ke dalam tiga klaster fungsi:

• Klaster Pengelola & Kustodian. Terdiri atas Manajer Investasi Syariah (MIS) atau Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS) yang membentuk KIK dan mengelola portofolio ETF secara amanah, serta Bank Kustodian Syariah (BKS) yang mengadministrasikan efek, menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB), dan mengawasi kepatuhan MI.
• Klaster Perantara & Pemodal. Meliputi Dealer Partisipan (DP) selaku Anggota Bursa yang bertindak sebagai wakil MI untuk transaksi Unit Kreasi di pasar perdana sekaligus penjaga likuiditas (liquidity provider) di pasar sekunder, Sponsor selaku penyerta dana atau emas awal penerbitan ETF, serta Investor pemilik Unit Kreasi atau Unit Penyertaan (UP).
• Klaster Infrastruktur Fisik Emas. Mencakup Lembaga Penyedia Emas berizin resmi yang menyelenggarakan jual beli fisik emas, serta Lembaga Penitipan Emas berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyimpan fisik emas dasar di dalam allocated account.

Seluruh para pihak wajib memiliki kecakapan dan kewenangan hukum (ahliyah), melakukan shighat al-‘aqd secara elektronik/digital dengan terang dan dipahami bersama, serta wajib melakukan rekonsiliasi dan verifikasi berdasarkan catatan pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi perbedaan pencatatan atau gangguan sistem digital.

Hubungan hukum antarpihak dari hulu ke hilir diikat melalui skema berlapis yang memadukan akad perwakilan, sewa jasa penitipan, dan jual beli sebagaimana terpetakan dalam matriks berikut:

Jenis Akad Syariah	Para Pihak Terkait	Peruntukan & Fungsi dalam Skema ETF Emas	Kompensasi (Ujrah) / Harga
Wakalah bil Ujrah (Lapis 1)	Manajer Investasi (MI) dengan Dealer Partisipan (DP)	DP bertindak sebagai perantara pasar perdana, pelaksana jual-beli pengadaan emas dasar, dan penjaga likuiditas pasar sekunder.	Ujrah (fee) dari MI kepada DP
Wakalah bil Ujrah (Lapis 2)	Investor dengan Dealer Partisipan (selaku Wakil MI)	Penyertaan (subscription/iktitab) atau pencairan Unit Kreasi melalui uang tunai dan/atau emas fisik di pasar perdana.	Ujrah (fee) transaksi pasar perdana
Akad Ijarah	Manajer Investasi (MI) dengan Lembaga Penitipan Emas	Sewa jasa penyimpanan dan penjagaan fisik emas dasar penerbitan ETF di dalam allocated account.	Ujrah (fee) jasa penitipan emas
Bai’ al-Muthlaq	Dealer Partisipan (DP) dengan Lembaga Penyedia Emas	Jual beli emas fisik secara tunai menggunakan dana investor untuk pengadaan aset dasar pembuatan Unit Kreasi.	Harga beli emas fisik secara tunai
Bai’ al-Musawamah	Investor Jual dengan Investor Beli di Bursa Efek	Perdagangan Unit Penyertaan (UP) ETF Syariah Emas secara real-time di Pasar Reguler Bursa Efek.	Harga pasar yang wajar sesuai mekanisme bursa

Mekanisme Transaksi, dari Penciptaan Unit di Pasar Perdana hingga Perdagangan Real-Time di Lantai Bursa

Bagaimana alur kerja praktis dari kelima akad tersebut ketika seorang pemodal hendak berinvestasi? Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VII/2025 membedakan secara jelas mekanisme di Pasar Perdana (penciptaan dan pencairan Unit Kreasi dalam jumlah besar) dan Pasar Sekunder (perdagangan ritel Unit Penyertaan di Bursa Efek):

1. Pasar Perdana: Skema Dana Tunai, Setoran Emas Fisik, dan Redemption (Istirdad)

Di pasar perdana, investor atau sponsor dapat melakukan penyertaan (subscription/iktitab) melalui dua jalur utama:

• Skema Setoran Dana Tunai (7 Tahap Terintegrasi):
  1. Tahap Pengadaan Emas (Tahap 1–3): Investor menyetorkan dana tunai kepada Dealer Partisipan (DP); selanjutnya DP membeli emas fisik secara tunai (Bai’ al-Muthlaq) dan menerima penyerahannya dari Lembaga Penyedia Emas.
  2. Tahap Penciptaan Unit (Tahap 4–6): DP menyerahkan emas tersebut kepada Manajer Investasi (MI); kemudian MI menerbitkan Unit Kreasi ETF yang setara dengan gramasi emas (rasio 1:1) dan menyerahkannya kepada Investor melalui DP.
  3. Tahap Penitipan Underlying & Efisiensi Fisik (Tahap 7): MI menitipkan emas fisik dasar tersebut kepada Lembaga Penitipan Emas di dalam allocated account dengan akad Ijarah. Apabila Lembaga Penyedia Emas dan Lembaga Penitipan Emas merupakan entitas yang berbeda, fisik emas tidak perlu dibawa bolak-balik secara manual, melainkan dikirimkan langsung dari Penyedia ke Penitipan atas instruksi MI demi efisiensi dan keamanan.
• Skema Setoran Emas Fisik (In-Kind Creation): Investor yang telah memiliki emas fisik terstandarisasi dapat menyerahkannya langsung kepada DP tanpa perlu membeli emas baru. Atas instruksi MI, emas setoran investor tersebut langsung dititipkan ke Lembaga Penitipan Emas dan menyatu sebagai bagian tak terpisahkan dari keseluruhan emas dasar ETF (al-mal al-musytarak) di dalam allocated account.
• Fleksibilitas Pencairan (Redemption/Istirdad): Pemegang Unit Kreasi dapat mencairkan kembali kepemilikannya di pasar perdana, baik dengan menarik fisik emas terstandarisasi (ifraz) maupun menerima pencairan dalam bentuk uang tunai.

2. Pasar Sekunder dan Transaksi Silang (Cross-Market)

Bagi masyarakat luas dan investor ritel yang ingin membeli ETF Emas dengan modal terjangkau layaknya membeli saham, transaksi berlangsung di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia menggunakan akad Bai’ al-Musawamah (jual beli dengan harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar bursa secara real-time).

Seluruh rangkaian perdagangan di pasar sekunder diproses melalui infrastruktur pasar modal syariah yang terintegrasi—meliputi Anggota Bursa penyedia Sharia Online Trading System (AB SOTS), kliring dan penjaminan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), penyelesaian dan penyimpanan efek oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah. Perdagangan ini wajib mematuhi rambu-rambu Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, sehingga haram dari praktik short selling (menjual unit yang belum dimiliki) maupun pembiayaan margin berbunga (margin trading ribawi).

Tak berhenti di situ, fatwa ini juga membuka ruang transaksi silang (cross-market): seorang investor dapat membeli Unit Penyertaan secara bertahap di lantai bursa (pasar sekunder) hingga mencapai jumlah minimum Unit Kreasi lalu mencairkannya menjadi emas fisik di pasar perdana (redemption), atau sebaliknya melakukan subscription di pasar perdana lalu menjual unitnya secara real-time di pasar sekunder.

Pengawasan Berlapis dan Kepastian Hukum bagi Kepercayaan Investor

Pada akhirnya, seindah apa pun rumusan fikih di atas kertas, kepercayaan (trust) masyarakat terhadap ETF Syariah Emas akan sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan di lapangan. Keunggulan ETF Syariah Emas yang praktis dan likuid—memungkinkan umat memiliki emas fisik terstandarisasi tanpa repot memikirkan risiko pencurian di rumah—menuntut pengawasan berlapis yang disiplin dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI. Audit berkala atas kecukupan fisik emas berbanding rasio 1:1 di dalam allocated account adalah harga mati yang tidak boleh ditawar agar amanah pemodal tetap terjaga.

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan di antara para pihak, Diktum Ketujuh Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VII/2025 mengamanatkan penyelesaian sengketa terlebih dahulu melalui jalur musyawarah untuk mufakat (shulh). Jika musyawarah belum menemukan titik temu, penyelesaian sengketa ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut peradilan agama di bidang ekonomi syariah.

Dengan hadirnya payung syariah dan regulasi ini, ketaatan pada prinsip fikih muamalah dan kelincahan berinvestasi di pasar modal modern sejatinya adalah dua sayap yang mengepak secara bersamaan. Masyarakat kini memiliki alternatif investasi emas yang tidak hanya praktis, transparan, dan likuid di lantai bursa, tetapi juga menenteramkan hati karena berdiri tegak di atas kepastian wujud fisik dan keberkahan syariat.

(Artikel ini telah dipresentasikan pada acara “Talkshow ETF Syariah Emas” yang diselenggatakan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangkaian agenda Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) OJK 2026 di Hotel Four Points Makassar, 3 November 2026, Pukul 13.00 – 15.30 WITA).