Bedah 35 Instrumen “Perlindungan Modal” Syaikh Yusuf Al-Syubaili dan Praktiknya di Indonesia

Bagi siapa pun yang terjun di dunia bisnis dan keuangan syariah—baik sebagai deposan bank syariah, pemodal (shahibul mal) di perusahaan rintisan, maupun praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)—ada satu kegelisahan klasik yang hampir selalu muncul di meja perundingan: “Bagaimana caranya agar modal yang kita tanamkan tetap aman dan tidak amblas, tetapi akadnya tidak tergelincir menjadi riba terselubung?”

Pertanyaan ini sangat manusiawi. Di satu sisi, kaidah emas pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) menegaskan bahwa pengelola usaha (mudharib atau mitra pengelola) berstatus sebagai pemegang amanah (yad amanah). Artinya, jika usaha sudah dijalankan dengan jujur, cermat, dan sesuai kesepakatan, namun tetap merugi karena badai pasar yang tak terelakkan, maka kerugian finansial itu tidak boleh dibebankan kepada pengelola. Memaksa pengelola menjamin modal kembali 100% dalam segala cuaca (dhaman ra’s al-mal) akan meruntuhkan ruh bagi hasil dan mengubahnya menjadi pinjaman berbunga (qardh jarra naf’an).

Namun di sisi lain, apakah syariat Islam menyuruh pemilik modal pasrah begitu saja melihat dananya menguap akibat kecerobohan, akal-akalan laporan keuangan (moral hazard), atau struktur kontrak yang rapuh? Tentu saja tidak. Islam justru menempatkan penjagaan harta (hifzh al-mal) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat (maqashid al-syari’ah).

Titik temu antara “larangan menjamin modal secara mutlak” dan “kewajiban menjaga harta” inilah yang dibedah dengan sangat bernas oleh ulama fikih muamalah kontemporer terkemuka, Syaikh Prof. Dr. Yusuf bin Abdullah al-Syubaili, dalam mahakaryanya Abhats fi Qadhaya Maliyyah Mu’ashirah (Juz 1, Bab Himayah Ra’s al-Mal fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 365–427). Menariknya, peta jalan yang beliau rumuskan melalui 35 instrumen perlindungan modal memiliki benang merah yang sangat erat dengan arsitektur regulasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di tanah air.

Mari kita selami gagasan besar tersebut dengan bahasa yang membumi, sekaligus melihat bagaimana instrumen-instrumen itu bekerja nyata dalam ekosistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

1. Membedakan “Menjaga Modal” (Himayah) dan “Menjamin Modal” (Dhaman)

Kunci pertama yang diletakkan oleh Syaikh Yusuf al-Syubaili pada simpulan risetnya (hlm. 425) adalah membedakan secara jernih antara perlindungan modal (himayah ra’s al-mal / حماية رأس المال) dan penjaminan modal (dhaman ra’s al-mal / ضمان رأس المال). Sekilas terdengar mirip, tetapi hakikat hukumnya bagaikan bumi dan langit.

Bayangkan Anda menyewa seorang nakhoda untuk melayarkan kapal dagang melintasi samudra:

• Perlindungan Modal (Himayah Ra’s al-Mal) adalah baczl al-asbab (ikhtiar menempuh sebab-sebab keselamatan): memastikan kapal laik laut, memasang radar cuaca, menentukan rute pelayaran yang aman, hingga mengasuransikan kapal secara syariah. Tujuannya menjaga modal agar selamat, meski hasil akhirnya tetap berada dalam kuasa takdir dan dinamika pasar (obligasi ikhtiar).
• Penjaminan Modal (Dhaman Ra’s al-Mal) adalah al-iltizam bi al-natijah (mengikat hasil akhir secara mutlak): memaksa nakhoda menandatangani perjanjian bahwa ada badai atau tidak, kapal harus kembali utuh 100%, dan jika karam karena ombak besar sekalipun, nakhoda wajib mengganti seluruh harga kapal dari kantong pribadinya (obligasi hasil).

Dalam kacamata fikih, dhaman (penjaminan mutlak atas pengelola) hukumnya terlarang, sedangkan himayah (perlindungan dan mitigasi risiko) justru disyariatkan (masyru’ah) selama memenuhi tiga syarat utama:

1. Bukan akal-akalan untuk membebankan kerugian bisnis normal kepada pengelola (alla yakuna al-gharadhu minha tadhmina mudir al-istitsmar).
2. Tidak menggunakan akad yang diharamkan syariat (alla takuna bi ‘aqdin muharram), seperti riba, perjudian (maysir), atau asuransi komersial konvensional.
3. Berlaku adil dan setara di antara para mitra (an takuna bi al-tasawi bayna al-syuraka’), sehingga tidak ada satu mitra yang modalnya “kebal rugi” di atas penderitaan mitra lainnya.

Lebih jauh, Syaikh Al-Syubaili meluruskan kesalahpahaman tentang “risiko” (al-mukhatarah). Risiko dalam Islam terbagi dua: risiko yang disyariatkan (masyru’ah), yakni risiko wajar karena menanggung kepemilikan aset usaha (dhaman al-milk) yang menghalalkan keuntungan (al-kharaj bi al-dhaman); dan risiko yang terlarang (mamnu’ah), yakni ketidakpastian ekstrem dan spekulasi buta akibat kaburnya klausul akad (al-jahalah fi al-‘aqd) yang jatuh pada perjudian (al-muqamarah). Perlindungan modal hadir untuk memangkas risiko spekulatif dan kelalaian, bukan menghilangkan tanggung jawab kepemilikan aset.

Dimensi Perbandingan	Perlindungan Modal (Himayah Ra’s al-Mal)	Penjaminan Modal Mutlak (Dhaman Ra’s al-Mal)
Fokus Utama	Ikhtiar menjaga modal melalui syarat kehati-hatian, tata kelola, dan struktur akad (baczl al-asbab).	Memastikan modal kembali 100% dari pengelola dalam kondisi untung maupun rugi (iltizam bi al-natijah).
Status Hukum Fikih	Boleh & Dianjurkan (Masyru’ / Mubah) sebagai wujud penjagaan harta (hifzh al-mal).	Dilarang (Muharram) bila dibebankan secara mutlak kepada pengelola usaha (mudharib/syarik).
Tanggung Jawab Pengelola	Hanya mengganti rugi jika terbukti melanggar batas (ta’addi), lalai (tafrith), atau menyalahi syarat akad.	Wajib mengganti seluruh kekurangan modal meskipun kerugian murni akibat penurunan pasar normal.
Rujukan Konteks Indonesia	Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 & Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014.	Dilarang dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Kapan Pengelola Wajib Mengganti Modal? Terobosan “Pembalikan Beban Pembuktian”

Dalam akad mudharabah, musyarakah, maupun wakalah bi al-istitsmar (keagenan investasi), kaidah dasarnya jelas: pengelola tidak menanggung kerugian kecuali jika ia melakukan pelanggaran batas/kecurangan (ta’addi) atau kelalaian/keteledoran (tafrith).

Namun, di sinilah letak problem klasik perbankan dan modal ventura syariah di lapangan: ketika seorang pengelola melapor, “Maaf Pak, bisnis kita rugi besar bulan ini,” siapakah yang harus membuktikan ada tidaknya kelalaian? Jika beban pembuktian sepenuhnya diletakkan di pundak bank syariah atau pemilik modal, pemilik modal sering kali mati kutu karena seluruh dokumen operasional berada di tangan pengelola (asimetri informasi).

Menjawab dilema ini, Syaikh Yusuf al-Syubaili (hlm. 376–378 & 425) memetakan empat skenario pertanggungjawaban pengelola (tadhmin al-mudir):

1. Menyaratkan pengelola menjamin modal secara mutlak sejak awal: Hukumnya tidak sah/terlarang, karena merusak hakikat akad amanah.
2. Pengelola tidak menjamin kecuali pemilik modal mampu membuktikan adanya kecurangan/kelalaian: Hukumnya sah dan merupakan kaidah asal (al-ashl), namun sering kali menyulitkan pemilik modal di era modern.
3. Pengelola wajib mengganti modal apabila terdapat indikator kuat (qarinah) adanya kelalaian, kecuali pengelola mampu membuktikan sebaliknya: Hukumnya sah. Apa contoh qarinah (indikator) kelalaian itu? Syaikh Al-Syubaili memberi contoh yang sangat konkret: perusahaan tiba-tiba merugi padahal seluruh perusahaan sejenis di industri yang sama sedang panen laba, atau muncul kerugian mendadak dalam jumlah besar tanpa alasan pasar yang masuk akal.
4. Menyaratkan sejak awal di dalam kontrak bahwa jika terjadi kerugian, pengelola dianggap bertanggung jawab kecuali ia dapat menghadirkan bukti (bayyinah) bahwa kerugian itu bukan akibat kecurangan atau kelalaiannya: Hukumnya sah (fayashihhu hadza al-syarth)!

Poin ketiga dan keempat inilah yang menjadi terobosan emas fikih muamalah kontemporer, yang dikenal sebagai pengalihan beban pembuktian (naql ‘ib’ al-itsbat). Di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi secara brilian dalam Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menegaskan bahwa ketika modal berkurang atau merugi, pengelola usaha wajib membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena ta’addi, tafrith, atau mukhalafat al-syuruth (pelanggaran kovenan kontrak). Dengan klausul ini, pintu moral hazard tertutup rapat tanpa melanggar prinsip syariah.

3. Membedah 35 Instrumen Perlindungan Modal: Mana yang Haram dan Mana yang Halal?

Dalam bagian penutup risetnya (hlm. 425–427), Syaikh Yusuf al-Syubaili menginventarisasi 35 instrumen (wasilah) yang kerap digunakan di industri keuangan untuk melindungi modal. Dari 35 instrumen tersebut, 6 instrumen dinyatakan terlarang (haram), sementara 29 instrumen lainnya dinyatakan sah dan halal (‘ala ashl al-ibahah) yang terbagi ke dalam tiga rumpun besar: skema kooperatif (ta’awuniyyah), skema pembiayaan berbasis piutang/aset (‘uqud al-i’timan), dan skema rekayasa multi-akad/lindung nilai (al-tahawwuth bi al-‘uqud al-murakkabah).

Mari kita bedah keempat kelompok tersebut agar mudah dipetakan oleh para praktisi dan masyarakat luas.

A. Enam Instrumen yang Dilarang Syariat (Nomor 1–6)

Enam cara ini tampak “mengamankan modal” di permukaan, tetapi sejatinya menyelundupkan jaminan modal mutlak atas pengelola atau menggunakan akad yang diharamkan (hlm. 426):

1. Menyaratkan jaminan modal langsung kepada pengelola investasi (isytirath dhaman ra’s al-mal ‘ala al-mudir).
2. Menggabungkan mudharabah dengan pemberian pinjaman (qardh) kepada pengelola (al-mudharabah ma’a iqradh al-mal li al-mudir)—karena menyatukan akad pinjaman dan komersial untuk menjamin pokok modal.
3. Mewajibkan pengelola membeli kembali aset investasi dengan nilai nominal awal (iltizam al-mudir bi syira’ al-ushul bi qimatiha al-ismiyyah)—praktik buyback guarantee pada harga pokok oleh mudharib yang sempat dikritik keras dalam penerbitan sukuk generasi awal di dunia.
4. Janji timbal balik (al-wu’ud al-mutabadalah) untuk berlindung dari fluktuasi harga pasar kepada pengelola.
5. Penjaminan (kafalah) pihak ketiga untuk pengelola secara mutlak (tanpa dibatasi pada kasus kelalaian) yang disertai hak tagih balik (hak rujuk) kepada pengelola—sebab jika penjamin menagih balik kepada pengelola saat bisnis rugi normal, ujung-ujungnya pengelola jualah yang menanggung kerugian modal.
6. Penjaminan pihak ketiga dengan imbalan (ujrah/premi) melalui skema asuransi komersial konvensional (al-ta’min al-tijari), yang telah diharamkan oleh lembaga-lembaga fikih internasional karena unsur gharar dan riba di dalam kontrak pertukarannya.

B. Sembilan Instrumen Kooperatif & Solidaritas yang Halal (Nomor 7–15)

Jika enam pintu di atas ditutup, syariat membuka sembilan pintu alternatif berbasis tolong-menolong (ta’awun) dan sukarela (tabarru’) yang sangat elegan (hlm. 426):

• Instrumen 7 — Asuransi Syariah (Al-Ta’min Al-Takafuli): Melindungi investasi dan pembiayaan dari risiko modal, risiko kredit, risiko nilai tukar, maupun imbal hasil melalui asuransi berbasis tabarru’ (dana kebajikan bersama).
• Instrumen 8, 9, & 10 — Trio Penjaminan Pihak Ketiga (Kafalah):
  • (8) Pihak ketiga yang independen menjamin modal secara sukarela (tabarru’) tanpa niat menagih balik (rujuk) kepada pengelola.
  • (9) Pihak ketiga menjamin secara sukarela khusus atas risiko kecurangan/kelalaian (ta’addi/tafrith) pengelola, dengan hak menagih balik kepada pengelola yang lalai tersebut.
  • (10) Pihak ketiga menjamin dengan memungut imbal jasa (bi ajr / kafalah bil ujrah) khusus atas risiko kecurangan atau kelalaian pengelola, disertai hak menagih balik kepada pengelola.
• Instrumen 11 & 12 — Pembentukan Dana Cadangan Risiko (Takwin Ihtiyathiyyat): Menyisihkan sebagian dana ke dalam cadangan perlindungan modal atau imbal hasil, baik dipotong dari hak para investor (Investment Risk Reserve / IRR — Instrumen 11) maupun dipotong dari laba kotor keseluruhan termasuk bagian pengelola (Profit Equalization Reserve / PER — Instrumen 12).
• Instrumen 13 — Kesukarelaan Pengelola Menanggung Kerugian Setelah Akad Berjalan (Tathawwu’ al-‘Amil bi al-Dhaman ba’da al-‘Aqd): Apabila tidak disyaratkan di awal akad dan murni inisiatif pengelola setelah kerugian terjadi, sebagian ulama membolehkannya.
• Instrumen 14 & 15 — Pinjaman Lunak (Al-Qardh Al-Hasan) dari Pengelola Saat Defisit: Pengelola memberikan talangan pinjaman tanpa bunga (qardh hasan) kepada para pemilik modal saat arus kas investasi sedang defisit (Instrumen 14), atau berkomitmen memberikan talangan qardh hasan yang nantinya diperhitungkan kembali dari keuntungan aset tanpa membebankan kerugian permanen kepada pengelola (Instrumen 15).

C. Empat Belas Instrumen Pembiayaan Berbasis Piutang, Agunan & Aset Riil (Nomor 16–29)

Bagi pemilik dana atau LKS yang memiliki profil risiko konservatif dan membutuhkan kepastian arus kas yang tinggi, Syaikh Al-Syubaili mengarahkan penggunaan akad-akad berbasis piutang dan aset riil (‘uqud al-i’timan) yang secara alamiah memberikan perlindungan modal jauh lebih kuat dibanding mudharabah murni (hlm. 426–427):

• Instrumen 16 — Murabahah melalui Wakalah Investasi atau Janji Beli: Menyalurkan modal dalam transaksi jual beli murabahah (margin pasti) melalui skema keagenan (wakalah fi al-istitsmar), wakalah dengan janji beli (wa’d bi al-syira’), atau mudharabah pada portofolio murabahah.
• Instrumen 17 — Agunan (Rahn), Jaminan, Uji Kelayakan Kredit (Credit Scoring), dan Asuransi Takaful atas Piutang: Mengikat agunan kebendaan, meminta penjamin, melakukan studi kelayakan kredit secara ketat, serta mengasuransikan piutang secara syariah.
• Instrumen 18 — Murabahah dengan Insentif Diskon Pelunasan Cepat (al-murabahah ma’a hafiz al-khashm): Memberikan potongan tagihan (muqashshah/ibra’) bagi nasabah yang melunasi lebih cepat agar arus kas kembali tepat waktu.
• Instrumen 19 — Kombinasi Murabahah dan Musyarakah: Memadukan kepastian piutang murabahah dengan potensi bagi hasil musyarakah.
• Instrumen 20 — Menjual Piutang Murabahah dengan Komoditas Likuid: Mengalihkan piutang murabahah dengan pembayaran berupa barang/komoditas yang mudah dicairkan (dengan tetap menghindari jual beli utang dengan utang/bai’ al-kali’ bi al-kali’).
• Instrumen 21 & 22 — Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) & Istishna’-Ijarah: Menyewakan aset dengan janji hibah/jual di akhir masa sewa pada nilai nominal dan imbal hasil terukur (Instrumen 21), atau memesan pembangunan aset melalui istishna’ (atau membeli dari pihak ketiga) lalu menyewakannya kembali kepada nasabah (Instrumen 22).
• Instrumen 23 — Pendirian Perusahaan Tujuan Khusus (SPV / Syirkah Dzat Mas’uliyyah Mahdudah): Mendirikan Perseroan Terbatas (PT/SPV) yang memegang kepemilikan aset investasi atas nama para investor, sehingga risiko hukum dan finansial terisolasi (ring-fenced) hanya sebesar modal di SPV tersebut.
• Instrumen 24 & 25 — Klausul Pemeliharaan dan Asuransi Aset Sukuk Ijarah: Membebankan tanggung jawab kerusakan dan pemeliharaan mendesak (al-shiyanah al-asasiyyah al-thari’ah) kepada penyewa (musta’jir) dalam struktur Sukuk Ijarah selama penyewa tidak dapat membuktikan ketiadaan kelalaiannya (Instrumen 24), serta melindungi aset yang disewakan dengan asuransi syariah (ta’min ta’awuni) terhadap risiko kerusakan (Instrumen 25).
• Instrumen 26 — Ijarah dengan Komitmen Timbal Balik Pengalihan Kepemilikan: Mengikat kepastian pengalihan kepemilikan di akhir masa sewa melalui jual beli bersyarat (al-bai’ al-mu’allaq yang baru efektif setelah masa sewa usai) atau janji timbal balik (muwa’adah).
• Instrumen 27 — Musyarakah Mutanaqishah (MMQ): Kemitraan kepemilikan aset yang disertai penyewaan porsi modal (musyarakah ma’a al-ta’jir) lalu kepemilikannya dialihkan secara bertahap (al-tamlik al-tadriji) atau di akhir periode kepada mitra.
• Instrumen 28 — Akad Salam dengan Penentuan Komoditas Berdasarkan Nilai: Mengikat jual beli pesanan (salam) dengan menakar komoditas saat penyerahan berdasarkan nilainya untuk meredam gejolak harga ekstrem (pandangan terpilih dalam mazhab Hanbali/Ibnu Taimiyyah yang diulas pada hlm. 416–417).
• Instrumen 29 — Akad Istishna’ Berbasis Cost-Plus (Thaman bi Si’r al-Taklifah wa Ribhin Ma’lum): Kontrak manufaktur/konstruksi dengan harga sebesar biaya riil ditambah margin keuntungan yang disepakati secara transparan.

D. Enam Instrumen Rekayasa Multi-Akad & Lindung Nilai (Hedging) (Nomor 30–35)

Terakhir, Syaikh Al-Syubaili menegaskan kaidah penting: menggabungkan lebih dari satu akad (al-‘uqud al-murakkabah) pada asalnya adalah sah selama tidak melahirkan larangan syariat (hlm. 420–423 & 427). Enam instrumen pamungkas ini dirancang untuk memagari modal dari gejolak pasar dan nilai tukar (kurs):

• Instrumen 30 & 31 — Portofolio Campuran (Hybrid Allocation): Menggabungkan akad murabahah (atau ijarah) pada porsi mayoritas modal (misalnya 90%) sehingga nilai pokok kembali utuh pada saat jatuh tempo, sedangkan sisa 10% diinvestasikan dalam musyarakah berimbal hasil tinggi.
• Instrumen 32 — Kombinasi Murabahah dan Bai’ al-‘Urbun (Uang Muka): Sebagian besar modal diputar dalam murabahah yang aman untuk mengunci nilai pokok 100%, sementara sebagian kecil (misalnya 7%) digunakan sebagai uang muka (‘urbun) pembelian saham/aset. Jika harga saham naik, transaksi dilanjutkan dan meraih untung besar; jika harga saham anjlok, investor cukup merelakan ‘urbun sementara pokok modal utamanya tetap utuh dari keuntungan murabahah (hlm. 421).
• Instrumen 33 — Diversifikasi Aset (Tanwi’ al-Ushul): Menyebar keranjang investasi lintas sektor dan instrumen agar penurunan di satu aset tertutup oleh kenaikan aset lainnya.
• Instrumen 34 — Dua Transaksi Murabahah Timbal Balik dengan Dua Mata Uang Berbeda (Al-Murabahatani Al-Mutaqabilatani): Instrumen lindung nilai (hedging) kurs mata uang asing melalui transaksi komoditas timbal balik dengan jatuh tempo yang sama.
• Instrumen 35 — Pinjaman Timbal Balik dalam Dua Mata Uang Berbeda (Al-Qurudh Al-Mutabadalah): Dua pihak saling meminjamkan mata uang yang berbeda (misalnya Rupiah dan Dolar AS) dengan nilai setara tanpa bunga untuk memitigasi risiko selisih kurs selama masa investasi (hlm. 422–423).

4. Kontekstualisasi di Indonesia: Ketika Turats Fikih Bertemu Regulasi Nasional

Bagaimana ke-35 instrumen Syaikh Yusuf al-Syubaili di atas bekerja dalam tata hukum Indonesia? Di sinilah kita patut bersyukur. Ekosistem hukum ekonomi syariah Indonesia—yang dibangun di atas fondasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Peraturan OJK (POJK), serta lebih dari 160 Fatwa DSN-MUI—telah menerjemahkan hampir seluruh instrumen himayah ra’s al-mal tersebut menjadi norma hukum positif yang mengikat (lihat juga kajian Strategi Himayah Ra’s al-Mal bagi Modal Ventura Syariah).

Mari kita lihat lima potret kontekstualisasi utamanya di Indonesia:

Rumpun Instrumen Al-Syubaili	Nomor Instrumen (hlm. 425–427)	Kontekstualisasi Regulasi & Fatwa DSN-MUI di Indonesia
Pembalikan Beban Pembuktian & Kovenan Pengelola	Butir (د-3) & (د-4)	Diatur tegas dalam Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016: saat modal berkurang, mudharib/syarik wajib membuktikan ketiadaan ta’addi, tafrith, atau pelanggaran syarat (mukhalafat al-syuruth).
Penjaminan Pihak Ketiga (Kafalah), LPS & Asuransi Syariah	Instrumen 7, 8, 9, 10	Diadopsi melalui penjaminan simpanan bank syariah oleh LPS (PP No. 39 Tahun 2005 & Peraturan LPS No. 1 Tahun 2020), perusahaan penjaminan syariah, serta asuransi takaful (Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001).
Cadangan Perataan Laba & Risiko Investasi (PER / IRR)	Instrumen 11 & 12	Dilegalisasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga (kajian JIMFEB UB).
Agunan (Rahn) & Struktur Akad Berbasis Aset (MMQ / IMBT)	Instrumen 16–29	Diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.
Multi-Akad & Lindung Nilai Syariah (Islamic Hedging)	Instrumen 30–35	Diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami) atas Nilai Tukar.

1. Mengapa Simpanan Deposito Mudharabah di Bank Syariah Dijamin oleh LPS?

Masyarakat awam kerap bertanya: “Katanya tabungan dan deposito mudharabah itu bagi hasil dan tidak boleh dijamin modalnya oleh bank. Tapi kok di pintu bank syariah ada stiker: Simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar?”

Jawabannya persis terletak pada Instrumen ke-8, 9, dan 10 dari kajian Syaikh Al-Syubaili! Yang dilarang menjamin modal secara mutlak adalah Bank Syariah selaku pengelola (mudharib). Adapun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum independen (pihak ketiga / tharaf tsalits) yang terpisah dari bank syariah dan dibentuk oleh negara melalui undang-undang (PP No. 39 Tahun 2005 jo. Peraturan LPS No. 1 Tahun 2020 dan diperkuat dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK). Demikian pula di sisi penyaluran pembiayaan (financing), bank syariah dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) sah meminta penjaminan dari lembaga penjaminan syariah (seperti Jamkrindo Syariah atau Askrindo Syariah) maupun proteksi asuransi syariah (takaful) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016.

2. Bolehkah Bank Syariah Meminta Agunan (Rahn) pada Pembiayaan Bagi Hasil?

Sering pula muncul anggapan keliru di ruang sidang maupun di masyarakat: “Kalau akadnya mudharabah atau musyarakah, bank syariah tidak boleh dong meminta sertifikat tanah (Hak Tanggungan) atau BPKB (Fidusia)! Kalau minta agunan, berarti bank menjamin modalnya tidak boleh rugi.”

Syaikh Yusuf al-Syubaili pada Instrumen ke-17 dan DSN-MUI melalui Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) menjawab tuntas kerancuan ini. Meminta agunan (rahn) pada akad berbasis amanah (mudharabah/musyarakah) hukumnya boleh dan sah. Namun, fungsi agunan tersebut harus diletakkan secara proporsional: agunan bukan dieksekusi saat nasabah mengalami kerugian bisnis murni, melainkan dieksekusi apabila nasabah terbukti melakukan wanprestasi, kecurangan (ta’addi), kelalaian (tafrith), atau melanggar batas kovenan kontrak (mukhalafat al-syuruth), misalnya menyelewengkan dana pembiayaan (side streaming) ke luar proyek yang disepakati.

3. Cadangan Penyangga Bagi Hasil (Income Smoothing & PER)

Dalam Instrumen ke-11 dan ke-12, Syaikh Al-Syubaili membolehkan pembentukan dana cadangan (ihtiyathiyyat) yang disisihkan dari laba investasi untuk menjaga stabilitas modal dan imbal hasil. Di Indonesia, mekanisme ini telah diatur secara resmi melalui Fatwa DSN-MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga. Melalui metode Profit Equalization Reserve (PER), perbankan syariah dapat menjaga daya saing bagi hasil deposan di tengah fluktuasi ekonomi makro tanpa melanggar prinsip bagi hasil syariah.

4. Rekayasa Struktur Akad: Dari Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) hingga Sukuk Negara

Praktik industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa akad yang paling tangguh menjaga modal adalah akad berbasis kepemilikan aset riil sebagaimana dirumuskan dalam Instrumen ke-21 hingga ke-27. Melalui Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, bank syariah dan nasabah berkongsi membeli aset produktif atau properti, lalu nasabah menyewa porsi kepemilikan bank dan membelinya secara bertahap (al-tamlik al-tadriji) hingga 100% milik nasabah. Demikian pula dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN / Sukuk Negara) maupun sukuk korporasi di Indonesia, penggunaan SPV (Instrumen ke-23) serta pengaturan tanggung jawab pemeliharaan aset sewa (Instrumen ke-24 & 25) telah menjadi tulang punggung keamanan investasi triliunan rupiah dana umat dan negara.

5. Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami) atas Gejolak Kurs Rupiah

Bagi pelaku usaha ekspor-impor, penyelenggara haji/umrah, maupun korporasi yang memutar modal dalam valuta asing, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dapat menggerus habis pokok modal dalam semalam. Instrumen lindung nilai yang ditawarkan Syaikh Al-Syubaili pada Instrumen ke-34 dan ke-35 sejalan dengan lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) atas Nilai Tukar. Selama didasari oleh kebutuhan nyata (al-hajah al-massah) untuk memitigasi risiko kurs—dan bukan untuk spekulasi jual beli valas tanpa underlying transaksi riil—instrumen lindung nilai syariah menjadi perisai yang sah dan sangat dibutuhkan.

Penutup: Merawat Dua Sayap Ekonomi Syariah Kita

Membaca tuntas rincian 35 instrumen perlindungan modal dalam Abhats fi Qadhaya Maliyyah Mu’ashirah karya Syaikh Prof. Dr. Yusuf al-Syubaili menyadarkan kita pada satu pesan besar: fikih muamalah Islam sama sekali bukan sistem hukum yang naif, kaku, atau membiarkan pemilik modal terjun bebas tanpa sabuk pengaman.

Syariat Islam hanya menutup 6 pintu sempit yang bermuara pada kezaliman—yakni memeras pengelola yang jujur untuk menanggung kerugian pasar yang bukan salahnya, atau memperjualbelikan risiko melalui skema ribawi. Sebagai gantinya, syariat membuka 29 pintu lebar yang cerdas, terukur, dan berkeadilan: mulai dari klausul pembalikan beban pembuktian, pengikatan agunan (rahn) atas moral hazard, penjaminan pihak ketiga (kafalah dan LPS), asuransi takaful, dana cadangan risiko, hingga rekayasa kontrak hibrida (hybrid contracts) dan lindung nilai syariah (hedging).

Bagi keluarga besar Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI)—para akademisi, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), hakim Peradilan Agama, notaris, advokat, dan praktisi industri keuangan syariah—kajian ini mempertegas kembali komitmen kita bersama: memadukan kemurnian prinsip syariah (taat kitab suci) dengan ketangguhan tata kelola hukum positif nasional (hormat konstitusi). Dengan merancang kontrak yang cermat dan menerapkan instrumen himayah ra’s al-mal secara tepat melalui wadah edukasi seperti HISSI Institute dan literasi Hukum Ekonomi Syariah HISSI, kita tidak hanya menjaga keberkahan akad dari noda riba dan gharar, tetapi juga memastikan dana umat tumbuh kokoh, amanah, dan membawa kemaslahatan nyata bagi perekonomian Indonesia.

(Kesimpulan Kajian Karya Syaikh Prof. Dr. Yusuf bin Abdullah al-Syubaili, dalam mahakaryanya Abhats fi Qadhaya Maliyyah Mu’ashirah (Juz 1, Bab Himayah Ra’s al-Mal fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 365–427).)